Jakarta, Mediasekawan.com 10 Juni 2026 – Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy (IPP), Aldi Pradana, menilai kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi sorotan publik harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola program strategis nasional.
Menurut Aldi, MBG merupakan salah satu kebijakan publik yang memiliki tujuan sangat baik karena berfokus pada peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, munculnya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah dalam memastikan program berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif. Karena itu, sangat disayangkan apabila terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujar Aldi dalam keterangannya, Rabu (10/6).
Aldi menegaskan bahwa pemerintah perlu melihat kasus ini secara lebih komprehensif. Menurutnya, persoalan korupsi tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengendalian program.
Ia menilai besarnya anggaran serta luasnya cakupan penerima manfaat membuat MBG memiliki tingkat risiko penyimpangan yang cukup tinggi apabila tidak dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat dari pusat hingga daerah.
“Kita tentu mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga harus terbuka terhadap evaluasi. Kasus yang muncul saat ini menjadi pengingat bahwa pengawasan harus berjalan seiring dengan percepatan pelaksanaan program,” katanya.
Lebih lanjut, Aldi mendorong pemerintah untuk melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, termasuk aspek pengadaan, distribusi, hingga pelaporan penggunaan anggaran. Menurutnya, transparansi informasi kepada publik menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan.
Ia juga meminta aparat penegak hukum mengusut setiap dugaan penyimpangan secara profesional dan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program-program strategis pemerintah.
“Jangan sampai kasus ini mengurangi kepercayaan publik terhadap tujuan besar MBG. Yang harus diperbaiki adalah tata kelolanya. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat,” jelasnya.
Aldi menambahkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan publik tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas tata kelola dan integritas pelaksanaannya.
“Kasus ini harus menjadi pelajaran bersama. Pemerintah perlu memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan agar program-program yang dirancang untuk kepentingan rakyat tidak tercoreng oleh tindakan segelintir oknum,” tutup Aldi Pradana.
